Perbup No 97 Tahun 2018, ASN Didorong Tingkatkan Kinerja

By ADMIN 08 Mar 2019, 11:01:20 WIB Pemerintahan
Perbup No 97 Tahun 2018, ASN Didorong Tingkatkan Kinerja

Keterangan Gambar : Kepala Dinas Kominfo, Drs. Sigit Budimulyanto, MM Memimpin Sosialisasi Perbup No 97 Tahun 2018, Rabu (27/02)


Dalam upaya meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat, Bupati Purworejo menerbitkan Peraturan Bupati No 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Peraturan ini disosialisasikan kepada pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo pada Rabu (27/02). Selain Perbup No 97 Tahun 2018, pegawai Dinas Kominfo juga mendapat sosialisasi terkait sanksi dari Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN).

Dalam pengarahannya, Kepala Dinas Kominfo Kab. Purworejo menuturkan bahwa adanya perbup ini digunakan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah pada setiap bulannya. Setiap kegiatan yang direncanakan harus terlaksana dengan baik sesuai dengan target per bulan. Sedangkan terkait LHKASN, Sigit menuturkan bahwa laporan harta kekayaan dilakukan agar pegawai semakin disiplin dan upaya pencegahan adanya KKN pada reformasi birokrasi.

Pemberian tambahan penghasilan (tamsil) didasarkan pada penilaian kinerja individu dan penilaian kinerja Perangkat Daerah. Realisasi fisik, realisasi keuangan, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi kriteria dalam capaian kinerja perangkat daerah. Sedangkan bobot dari masing-masing kriteria yakni 50 % realisasi fisik, 30 % realisasi keuangan / penyerapan anggaran, dan 20 % realisasi optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.  

Penilaian dari kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dilihat dari tingkat frekuensi updating informasi pada website perangkat daerah pada setiap bulan dan kecepatan penanganan atau tindak lanjut dari Perangkat Daerah dalam melayani pengaduan masyarakat. Untuk mendapatkan nilai 100, Perangkat Daerah wajib mengupdate informasi lebih dari 20, sedangkan dalam penanganan pengaduan masyarakat, nilai 100 didapatkan jika respon pengaduan mencapai 100 % dalam waktu satu bulan.  




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment