3 Desa di Purworejo Ikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik
3 Desa di Purworejo Ikuti Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Kabupaten Purworejo mengirimkan 3 perwakilan Desa mengikuti Sosialisas Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Desa yang digelar di Aula Dispermasdesdukcapil Jawa Tengah, Selasa 11/7/2023.

Masing-masing Desa itu adalah Desa Wonorejo Kulon Kecamatan Butuh, Desa Ngasinan Kecamatan Bener, dan Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen. Ketiga Desa tersebut ditunjuk menjadi percontohan desa lain karena dinilai sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik dan memiliki website desa yang aktif/update.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah bersama Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah itu dihadiri 86 Desa dari 29 Kabupaten, baik secara luring ataupun daring.

Indra Ashoka Mahendrayana SE selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah membuka kegiatan sosialisasi Monev desa ini sekaligus menghimbau para perangkat desa untuk meningkatkan kekuatan desa, terutama perihal objek sengketa. Banyaknya masyarakat yang semakin kritis mengawasi keterbukaan informasi harus dibarengi dengan penguatan PPID desa.

Pada tahun 2022 sebanyak 60 persen sengketa informasi di Komisi Informasi didominasi oleh desa. Oleh sebab itu, diharapkan desa dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik utamanya dalam penggunaan dana desa.

"Semoga kita nanti kedepan terus menjadi provinsi yang selalu mengedepankan keterbukaan informasi untuk mencapai good government" harapnya.

Salah satu narasumber pada kegiatan tersebut adalah Moh Saleh, ST MT, selaku Ketua DPRD Komisi A Jawa Tengah. Dalam pidatonya, ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi di tingkat desa. Ia juga mendukung terciptanya desa informatif, yaitu desa yang siap memberikan informasi terkait dengan belanja desa dan kebijakan-kebijakan yang diambil kepala desa.

Selanjutnya, ia juga mengungkapkan bahwa desa merupakan badan publik yang memiliki kewajiban untuk memberikan informasi secara terbuka. Perlu adanya kolaborasi antara Dispermadesdukcapil dengan Komisi Informasi juga Inspektorat dengan Komisi Informasi, sehingga pemahaman soal keterbukaan informasi publik di tingkat desa semakin kuat dengan pertanggungjawaban yang semakin baik.

Sementara itu Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos selaku Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah mengatakan, dasar hukum kegiatan ini adalah Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan kigiatan ini untuk mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi publik pada Pemerintahan Desa. Selain itu juga untuk mendorong tersedianya Informasi publik desa yang sesuai dengan standar layanan informasi publik desa.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian monitoring dan evaluasi Desa 2023. Tahapan monitoring dan evaluasi dilakukan melalui empat langkah, yaitu pengisian SAQ, verifikasi data, visitasi, dan pemberian penghargaan KIP Award kepada desa-desa yang berhasil mencapai standar keterbukaan informasi publik yang tinggi.

"Dengan adanya kegiatan monev ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel" pungkasnya.