- Dinkominfostasandi Ikuti Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi
- [HOAKS] Presiden Prabowo Sahkan Hukuman Mati untuk Kepala Daerah Koruptor
- [HOAKS] Tutup Segel Aqua Rusak karena Disuntik Formalin
- [HOAKS] Kemensos Kerja Sama dengan Telegram untuk Salurkan Bansos
- [HOAKS] Tautan Undian Berhadiah Mengatasnamakan BCA
- [HOAKS] Sertifikat Elektronik Merupakan Rencana Mafia Tanah Ambil Tanah Masyarakat
- [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi
- [HOAKS] Memutihkan Wajah Menggunakan Pasta Gigi
- Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030
- Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Gelar Bimtek Penyusunan DIP dan DIK
Dinkominfostasandi Sosialisasikan Perbup SPBE

Keterangan Gambar : Dinkominfostasandi Laksanakan Sosialisasi SPBE
Purworejo (28/6)
Setelah memiliki Peraturan Bupati Purworejo nomor 23 tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Dinas Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo melaksanakan sosialisasi Peraturan Bupati tersebut kepada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
Bertempat di Ruang Rapat Asisten Ekonomi dan Pembangunan kompleks Setda Purworejo, hari Senin (28/8) tepat pukul 09.00 acara sosialisasi dimulai. Nampak hadir dari unsur pejabat struktural Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan Kota Cerdas (PPLKC) Rahayu Slamet, sekaligus selaku narasumber dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Neira Anjar Pujisusilo selaku anggota tim pembahas raperbup. Hadir pula sebagai peserta sosialisasi para perwakilan dari organisasi perangkat daerah, dan unsur pelaksana dari Dinkominfostasandi.
Rahayu Slamet menyampaikan paparan berupa ringkasan Peraturan Bupati nomor 23 tahun 2023 tentang SPBE, yang terdiri dari 9 bab dan 40 pasal, yang di antaranya memuat ketentuan umum, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit TIK, penyelenggara SPBE, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBE, kerja sama, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
Diharapkan dari paparan ini, melalui OPD, dapat disebarluaskan mengenai peraturan bupati tentang SPBE, dan jika suatu saat OPD memiliki kepentingan perihal pengembangan aplikasi, baik itu berdasar kebutuhan atau suatu inovasi, dapat menggunakan peraturan bupati ini sebagai acuan maupun pegangan agar secara tingkat kabupaten, penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dapat berjalan pada rel yang sama dan arah yang sama pula. “Perbup ini juga untuk mencegah bermunculannya banyak aplikasi mandiri dari OPD yang tidak sejalan dengan arsitektur SPBE Kabupaten. Jika ada kebutuhan aplikasi, maka kami siap diajak koordinasi”, pungkas Rahayu Slamet.