Dinkominfostasandi Ikuti Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten Purworejo mengikuti Bimbingan Teknis (bimtek) Program Pengendalian Gratifikasi, yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, di aula kantor setempat, pada Jum’at (21/02/2025). Kegiatan ini dibuka oleh Plt. Inspektur Eny Mungawanah, S.S. dan diikuti perwakilan Perangkat Daerah se-Kabupaten Purworejo. Hadir mewakili Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Hesty Hetadiani, S.E.

Kegiatan yang diselenggarakan dari pagi hingga sore hari ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menolak tegas segala bentuk gratifikasi. Acara ini menghadirkan 3 (tiga) pemateri, yaitu Kasubag Analisis dan Evalap Adhimas Galih Hasmono, S.H, Auditor Ahli Muda, Kristina Kusuma Indrawati, S.E.,M.Acc  dan Auditor Ahli Madya, Sutikno, S.H., M.Acc. 

Pada sesi pertama, Adhimas Galih Hasmono, S.E. menjelaskan 3 (tiga) hal penting berkaitan dengan Program Pengendalian Gratifikasi, Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Sub UPG, serta Penyusunan Rencana Kerja Program Pengendalian Gratifikasi. 

“Pengendalian Gratifikasi adalah bagian dari upaya pembangunan suatu sistem pencegahan korupsi. Sistem ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi,” jelasnya.

Pada sesi kedua, Auditor Ahli Muda Kristina Kusuma Indrawati, S.E.,M.Acc menyampaikan 4 (empat) topik utama, yakni Gratifikasi dari Perspektif adat, hukum, dan agama; Identifikasi Gratifikasi Ilegal; Praktik Pelaporan Gratifikasi; serta Analisis Penerimaan dan Pelaporan Gratifikasi oleh Sub UPG. 

“Penerimaan gratifikasi itu erat berkaitan dengan perspektif adat, hukum dan agama. Misalnya kasus tertentu gratifikasi atau sumbangan itu sudah dianggap biasa istilahnya tondo tresno,” ujarnya.

Lebih lanjut, Kristina juga mengatakan bahwa sikap yang harus dilakukan jika melihat praktik gratifikasi yang utama adalah menolak. Namun jika dalam kondisi tertentu tidak bisa menolak, yang harus dilakukan adalah wajib melaporkan ke Sub Unit Pengendalian Gratifikasi (Sub UPG) pada masing-masing Perangkat Daerah, dengan catatan, wajib melindungi identitas pelapor.

Pada sesi terakhir, Auditor Ahli Madya Sutikno, S.H., M.Acc menyampaikan tentang berbagai kejadian dan risiko gratifikasi berdasarkan hasil survei penilaian integritas KPK tahun 2024 di Kabupaten Purworejo. Ia juga menjelaskan konsep dasar analisis pemetaan dan mitigasi risiko gratifikasi, serta penyusunan penilaian risiko dan mitigasi risiko gratifikasi.

Menutup acara, Sutikno mengimbau kepada seluruh peserta bimtek untuk segera menindaklanjuti surat edaran dari Pj Sekretaris Daerah terkait Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2024 Tematik Gratifikasi.

Dengan mengikuti Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi ini, diharapkan seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, khususnya Dinkominfostasandi, dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip anti gratifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga, terwujud pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari praktik korupsi.