- Dinkominfostasandi Ikuti Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi
- [HOAKS] Presiden Prabowo Sahkan Hukuman Mati untuk Kepala Daerah Koruptor
- [HOAKS] Tutup Segel Aqua Rusak karena Disuntik Formalin
- [HOAKS] Kemensos Kerja Sama dengan Telegram untuk Salurkan Bansos
- [HOAKS] Tautan Undian Berhadiah Mengatasnamakan BCA
- [HOAKS] Sertifikat Elektronik Merupakan Rencana Mafia Tanah Ambil Tanah Masyarakat
- [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi
- [HOAKS] Memutihkan Wajah Menggunakan Pasta Gigi
- Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030
- Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Gelar Bimtek Penyusunan DIP dan DIK
ASN dan Non-ASN Dinkominfostasandi Ikuti Apel Gabungan
1.jpg)
Keterangan Gambar : Kepala DPMPTSP Kab. Purworejo Gathot Suprapto, S.H.
Purworejo, Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo - Senin, 21 Oktober 2024 apel gabungan di halaman Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dipimpin oleh Kepala DPMPTSP Kab. Purworejo Gathot Suprapto, S.H. Dalam amanatnya beliau mengajak untuk meningkatkan kinerja, dengan target pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu beliau juga menyampaikan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non-ASN pada Pilkada Serentak tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon.
Melalui kesempatan ini dibacakan
lagi IKRAR NETRALITAS serta ditirukan oleh semua peserta apel gabungan. Adapun
poin-poin yang tertuang dalam ikrar netralitas pegawai ASN dan Non-ASN antara
lain:
1. Tidak
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan bakal
calon, calon, atau pasangan calon, baik sebelum, selama maupun sesudah
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Tidak
ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
3. Menghindari
konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman
kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada calon atau
pasangan calon tertentu.
4. Tidak
menunjukan keberpihakan kepada calon atau pasangan calon melalui media sosial
dan/atau media lainnya.
5. Menolak
praktik politik uang.