- Dinkominfostasandi Ikuti Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi
- [HOAKS] Presiden Prabowo Sahkan Hukuman Mati untuk Kepala Daerah Koruptor
- [HOAKS] Tutup Segel Aqua Rusak karena Disuntik Formalin
- [HOAKS] Kemensos Kerja Sama dengan Telegram untuk Salurkan Bansos
- [HOAKS] Tautan Undian Berhadiah Mengatasnamakan BCA
- [HOAKS] Sertifikat Elektronik Merupakan Rencana Mafia Tanah Ambil Tanah Masyarakat
- [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi
- [HOAKS] Memutihkan Wajah Menggunakan Pasta Gigi
- Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030
- Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Gelar Bimtek Penyusunan DIP dan DIK
Dinkominfostasandi Gelar Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Bagi Pelaku UMKM

Keterangan Gambar : Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal untuk para pelaku Usaha Mikro
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten Purworejo menggelar kegiatan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini dilaksanakan pada Kamis (13/2/2025) di Aula Gedung PKK Kabupaten Purworejo.
Kepala Bidang Informasi dan
Komunikasi Publik (IKP) Neira Anjar Pujisusilo, S.Kom., M.Eng menjelaskan bahwa
sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya
pelaku usaha tentang bahaya rokok ilegal dan konsekuensi hukumnya.
"Jadi kami kolaborasi dengan
Dinas KUKMP melakukan sosialisasi Gempur Rokok Ilegal kepada para pelaku usaha
agar mereka memahami mana rokok yang legal dan ilegal," ujarnya.
Dalam kesempatan ini,
Dinkominfostasandi menghadirkan dua narasumber yakni Ketua Komisi III DPRD
Kabupaten Purworejo Hj Tursiyati, SE., dan Dedik Agus Satriawan dari Bea Cukai
Magelang.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten
Purworejo, Hj. Tursiyati, SE, memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara
ini. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
"Pajak dari produk tembakau
memiliki kontribusi besar bagi pembangunan daerah. Oleh karena itu, kita semua,
termasuk pelaku UMKM, harus berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat agar
tidak mendukung peredaran rokok ilegal," tegasnya.
Lebih lanjut dijelaskan oleh
narasumber dari Bea Cukai Magelang Dedik Agus Satriawan, terkait regulasi cukai
di Indonesia, ciri-ciri rokok ilegal, serta upaya pemerintah dalam memberantas
produk tanpa cukai resmi. Tak hanya itu, Dedik juga berbagi wawasan tentang
strategi ekspor bagi pelaku UMKM, membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk
memperluas pasar mereka ke luar negeri.
"Cukai menjadi salah satu
sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembangunan di Indonesia.
Tiga persen dari penerimaan cukai di Indonesia akan dikembalikan ke pemerintah
daerah yang di sebut DBHCHT," paparnya.
Dengan adanya sosialisasi ini,
diharapkan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga peredaran rokok
ilegal di Kabupaten Purworejo dapat ditekan. Masyarakat juga diminta aktif
melaporkan jika menemukan indikasi adanya distribusi rokok ilegal di sekitar
mereka.