Diskominfo Minta Kepala OPD Update Website

Rapat koordinasi pelaksanaan E-Government di tingkat Kabupaten dan tingkat OPD kembali diselenggarakan untuk ketiga kalinya. Kegiatan rakor dipimpin oleh Sekretaris Dinas Kominfo Purworejo , Ir. Suparno dan Kepala Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informatika, Sri Palupi, SE. M.Si. di Ruang Rapat Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo, Selasa (28/8). Rakor diikuti oleh tim pelaksana E-Government dari seluruh OPD Kabupaten Purworejo.

Salah satu agenda yang dibahas dalam rakor adalah laporan pelaksanaan E-Government Kabupaten Purworejo pada semester pertama tahun 2018. Pada semester pertama ini, selain bagian pendanaan,  pengelolaan sistem informasi dan infrastruktur jaringan menjadi titik pembahasan. OPD diharapkan lebih aktif dalam memberikan layanan informasi ke publik melalui website. Sri Palupi juga berharap OPD terus meng-update berbagai informasi terkait OPD pada website sebagai media keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Beberapa hal terkait konektivitas jaringan juga disampaikan kepada tim pelaksana E-Government untuk meminimalisir banyaknya aduan yang ditujukan kepada Dinas Kominfo. Melalui Kasi Bidang  TI, Rahayu Slamet,  ST, M.Eng menuturkan pengembangan konektivitas jaringan Fiber Optik (FO) yang tengah dibangun Dinas Kominfo diharapkan dapat mempermudah pelayanan antar OPD dan juga antara Pemerintah dengan masyarakat. Dinas Kominfo juga melakukan pelayanan IT melingkupi permasalahan jaringan intranet maupun internet dan server, aplikasi dan website, VOIP (voice over internet protocol) serta penggunaan laboratorium ICT dan juga konsultasi terkait ICT. Pelayanan IT ini dilakukan oleh IT operational dari staff ahli Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo.

Tim pelaksana E-Government sendiri merupakan tim penggerak program Smart City Kabupaten Purworejo dari masing-masing OPD. Setelah pembahasan mengenai konektivitas jaringan, tim pelaksana akan kembali dikumpulkan dalam pembahasan mengenai Sistem Informasi terutama terkait integrasi dari beberapa aplikasi yang digunakan oleh OPD guna mempermudah kegiatan pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat.