- Dinkominfostasandi Ikuti Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi
- [HOAKS] Presiden Prabowo Sahkan Hukuman Mati untuk Kepala Daerah Koruptor
- [HOAKS] Tutup Segel Aqua Rusak karena Disuntik Formalin
- [HOAKS] Kemensos Kerja Sama dengan Telegram untuk Salurkan Bansos
- [HOAKS] Tautan Undian Berhadiah Mengatasnamakan BCA
- [HOAKS] Sertifikat Elektronik Merupakan Rencana Mafia Tanah Ambil Tanah Masyarakat
- [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi
- [HOAKS] Memutihkan Wajah Menggunakan Pasta Gigi
- Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030
- Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Gelar Bimtek Penyusunan DIP dan DIK
Kepala Dinkominfostasandi Bacakan Ikrar Netralitas pada Apel Gabungan
.jpg)
Keterangan Gambar : Kepala Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Membacakan Ikrar
Purworejo, Dinkominfostasandi
Kabupaten Purworejo - Bupati Purworejo, Hj. Yuli Hastuti, S.H. memimpin apel
gabungan di halaman kantor BPKPAD Kabupaten Purworejo, pada Senin (25/11/2024).
Apel pagi diikuti oleh karyawan dan karyawati Setda, Dindikbud, Dinkominfostasandi,
BPKPAD, dan DPMPTSP Kabupaten Purworejo.
Bupati Yuli Hastuti
menyampaikan terima kasih atas kinerja para pegawai di lingkungan setda. Bupati
juga memberikan motivasi untuk menjaga semangat kerja yang tinggi dan
memberikan yang terbaik bagi Kabupaten Purworejo.
"Setiap tantangan yang
kita hadapi adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Dengan semangat yang
membara, kita pasti mampu mencapai tujuan yang lebih tinggi," ujarnya.
Melalui kesempatan ini
dibacakan lagi ikrar netralitas oleh Kepala Dinkominfostasandi Kabupaten
Purworejo Yudhie Agung Prihatno, S.STP. M.M, dan ditirukan oleh seluruh peserta
apel gabungan. Adapun poin-poin yang tertuang dalam ikrar netralitas pegawai
ASN dan Non-ASN antara lain:
1. Tidak
membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan bakal
calon, calon, atau pasangan calon, baik sebelum, selama maupun sesudah
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Tidak
ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah.
3. Menghindari
konflik kepentingan, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi dan ancaman
kepada seluruh elemen masyarakat, serta tidak memihak kepada calon atau
pasangan calon tertentu.
4. Tidak
menunjukan keberpihakan kepada calon atau pasangan calon melalui media sosial
dan/atau media lainnya.
5. Menolak
praktik politik uang.