- Dinkominfostasandi Ikuti Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi
- [HOAKS] Presiden Prabowo Sahkan Hukuman Mati untuk Kepala Daerah Koruptor
- [HOAKS] Tutup Segel Aqua Rusak karena Disuntik Formalin
- [HOAKS] Kemensos Kerja Sama dengan Telegram untuk Salurkan Bansos
- [HOAKS] Tautan Undian Berhadiah Mengatasnamakan BCA
- [HOAKS] Sertifikat Elektronik Merupakan Rencana Mafia Tanah Ambil Tanah Masyarakat
- [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi
- [HOAKS] Memutihkan Wajah Menggunakan Pasta Gigi
- Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030
- Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Gelar Bimtek Penyusunan DIP dan DIK
Kepala Dinkominfostasandi Purworejo Mengajak PPID Desa untuk Bersinergi dalam Diseminasi Informasi Publik

Keterangan Gambar : Penyampaian Materi dari Yudhie Agung Prihatno SSTP MM Berkaitan Dengan PPID
Purworejo,
Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo – Selasa, 30 Juli 2024, Kepala Dinas
Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Dinkominfostasandi) Kabupaten
Purworejo, Yudhie Agung Prihatno SSTP MM, menyampaikan tentang pentingnya
Keterbukaan Informasi Publik dan Kelompok Informasi Masyarakat pada sosialisasi
yang diselenggarakan di Pendopo Kecamatan Purwodadi. Acara dihadiri oleh
Sekretaris Desa se-Kecamatan Purwodadi dan dibuka dengan sambutan oleh Camat
Purwodadi Sumarjana, S.Sos.
Keterbukaan
Informasi Publik (KIP) menjadi hal yang penting terutama dalam pengelolaan
pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan pemerintahan
terdapat hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Dalam pengelolaan
informasi publik, pemerintah telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID).
Kepala
Dinkominfostasandi mengatakan, PPID Desa bertanggung jawab dalam penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Desa. Dalam hal
ini Sekretaris Desa (Sekdes), diharapkan dapat melaksanakan perannya sebagai pengelola
informasi publik di desa masing-masing.
Dijelaskan
pula tentang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Ada berbagai
informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak boleh dipublikasikan
terkait dengan data pribadi dan sifat kerahasiaan.
Kepala
Dinkominfostasandi menambahkan, selain melalui PPID juga diharapkan desa dapat
menumbuhkan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). KIM dapat menjadi jembatan
antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mewujudkan keterbukaan
informasi publik yang efektif.
"KIM
memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.
Anggotanya KIM ini dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan
kreatif, yang aktivitasnya melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan
masyarakat ," ucapnya.
Ia
juga mengajak badan publik, baik di tingkat desa hingga kecamatan, khususnya
pengelola keterbukaan informasi publik, untuk aktif dalam mengikuti perkembangan
informasi. Selanjutnya diharapkan juga berpartisipasi dalam menyebarkan
informasi yang benar kepada masyarakat, baik melalui kanal digital secara
daring maupun offline atau luring.
"PPID
dan juga KIM memiliki potensi yang besar untuk menjadi agen perubahan dalam
mewujudkan masyarakat yang melek informasi," ujarnya.
Dengan
terselenggaranya acara ini, Sekretaris Desa yang merupakan pengelola informasi
di desa diharapkan dapat memahami perannya dan paham tentang berbagai informasi
yang dikecualikan dan informasi yang tidak boleh dipublikasikan terkait dengan
data pribadi dan sifat kerahasiaan. Yudhie mengimbau PPID Desa masyarakat untuk
lebih memahami hak-hak dan kewajiban terkait data pribadi.
"Saya
harap Bapak Ibu selaku PPID Desa dapat berperan dalam mewujudkan keterbukaan
informasi publik yang lebih baik lagi. Sehingga dapat menciptakan masyarakat
yang melek informasi dan mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan
daerah," pungkasnya.