Rakor E-Government, Segera Laporkan Pelaksanaan E-Government

Dalam rangka penilaian terhadap perkembangan pelaksanaan E-Government Kabupaten Purworejo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purworejo mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana E-Governmet dari seluruh OPD di Kabupaten Purworejo. Rakor diselenggarakan di Aula Dinkominfo Kabupaten Purworejo pada Rabu (30/05).

Sebagai salah satu kriteria utama dalam mengupayakan Kabupaten Purworejo sebagai penerima Dana Insentif Daerah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Drs. Sigit Budimulyanto, MM menuturkan, OPD harus bisa mengawal langsung dan peduli terhadap pelaksanaan E-Government. Sebagai Tim Pengarah, Dinkominfo bertugas dalam merumuskan kebijakan sedangkan inventarisasi dilakukan di masing-masing OPD.

Sri Palupi, SE, MM, Kepala Bidang Statistik, Data dan Teknologi Informasi menuturkan, tim pelaksana e-Government memiliki tugas diantaranya untuk melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan E-Government, merumuskan bahan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Tim Pengarah, dan mempersiapkan bahan pengkajian dan pengembangan E-Government. Selain itu, mengelola sistem informasi dan jaringan internet juga menjadi tanggungjawab Tim Pelaksana.

Peserta rakor, Nur Huda, S.STP dari Kecamatan Bruno dan Yudhie Agung Prihatno, S.STP dari Kecamatan Grabag mengungkapkan bahwa pemasangan jaringan fiber optic (FO) di kecamatan telah berfungsi dengan baik, namun dalam pengelolaan informasi melalui website masih dalam proses. Yoga Andyantara, A.Md dari BKD dalam kesempatan ini juga menuturkan agar Dinkominfo dapat melakukan evaluasi pada website OPD yang terkena hacked dan dimohon untuk memberikan dukungan teknis terhadap OPD yang mengalami serangan hacker tersebut melalui Tim Pengendalian Website.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Seksi Teknologi Informatika Dinkominfo, Rahayu Slamet, ST, M.Eng menyarankan agar setiap OPD selalu menyalin data base secara periodik. Diharapkan setiap OPD juga dapat mengelola webnya masing-masing. Kepala Dinkominfo juga mengharapkan agar OPD melakukan tugas-tugas sebelum pelaksanaan evaluasi. Tindak lanjut laporan pelaksanaan E-Government juga diharapkan segera dilaporkan sebelum libur lebaran dengan harapan tidak ada lagi penundaan tugas.