Rencanakan Aksi, IDP Gelar FGD Perda Disabilitas Bersama Stakeholder
Targetkan Peraturan Bupati perihal Disabilitas

Purworejo, (12/8)

Induk Disabilitas Purworejo (IDP) kembali menggelar pertemuan antara kelompok penyandang disablitas atau difabel dengan perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait dari perwakilan perusahaan – perusahaan Kabupaten Purworejo. Acara “Rencana Implementasi Perda nomor 8 Tahun 2018 OPD dan Stakeholder Terkait” bertempat di ruang pertemuan Hotel Suronegaran Purworejo, Sabtu (12/8/2023). Nampak hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Kelik Susilo Ardani, Kepala DinsosdaldukKB Amat Jaenudin, Kepala DinPMPTSP Agung Wibowo, PLt Kepala Bagian Hukum Setda Wiyono, dan perwakilan OPD terkait. Ketua IDP Harnoto saat menyampaikan laporannya menyampaikan bahwa pertemuan ini adalah lanjutan dari beberapa pertemuan sebelumnya yang membahas rencana implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hal-Hak Penyandang Disabilitas. Sejak diundangkan, peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati, belum ditetapkan, sehingga dengan FGD ini diharapkan tersusun materi dan bahan raperbup serta tahapan penyusunannya.

Sebagai pengantar makro, Kepala DinsosdaldukKB Amat Jaenudin memaparkan esensi Perda nomor 8 tahun 2018 dan gambaran materi yang harus dicover oleh raperbup nantinya. Termasuk dipaparkan pula progres yang telah dilakukan DinsosdaldukKB, OPD dan termasuk pemerintah desa telah melakukan aksi melibatkan, memberikan fasilitasi, serta berkolaborasi dengan difabel dalam pelindungan dan pemenuhan hak – hak disabilitas. Sebagai contoh pada saat mengaplikasikan kuota tenaga kerja bagi difabel di PT Indotama Purworejo, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Pemenuhan hak secara prinsip membantu difabel namun tidak meninggalkan kualifikasi pekerjaan. Hal ini terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Wakil ketua DPRD Kabupaten Purworejo Kelik Susilo Ardani menyampaikan sangat apresiasi terhadap kegiatan ini. “Pertemuan ini adalah sinergitas yang luar biasa, karena output diskusi yang melibatkan semua komponen ini akan sangat bermanfaat, dari kita, oleh kita, untuk kita.” kata Kelik. Beliau juga menyampaikan bahwa Kabupaten Purworejo mencintai semua (warganya), termasuk disabilitas. Meskipun baru berupa perda, beberapa aksi pemenuhan hak disabilitas telah dilaksanakan oleh beberapa OPD. Sebagai penyempurnaan nantinya Peraturan Bupati akan melengkapi pelaksanaannya. DPRD Kabupaten Purworejo juga sangat terbuka untuk menerima ide dan gagasan, dari pemerhati disabilitas, maupun masyarakat luas untuk menyempurnakan pemenuhan hak disabilitas yang menjadi kewajiban semua pihak.

Sementara saat diwawancara secara terpisah, Amat Jaenudin menyampaikan menyambut baik kegiatan FGD ini dan mengapresiasi kepada IDP dan Disability Rights Fund sebagai penyelenggara. Menurut beliau, yang hadir dalam FGD ini 18 perwakilan OPD, beberapa perusahaan yang berpotensi menyalurkan CSR dalam rangka pemenuhan hak disabilitas. Harapan Amat, acara ini menjadi wahana diskusi bahwa disabilitas adalah tanggung jawab bersama, juga memberikan spirit untuk kita segera menyusun peraturan Bupati, amanat Perda nomor 8 tahun 2018. “Harapannya Setelah kegiatan ini, proses penyusunan perbup segera lebih cepat, kemudian perhatian dari perusahaan untuk menyalurkan CSR kepada IDP juga lebih baik, kepedulian seluruh OPD terhadap IDP menjadi lebih baik, kemudian di tingkat desa bisa inklusi dan berjalan dengan baik pula.” Tandasnya. Pramono Murdoko sebagai pemerhati disabilitas, selaku moderator FGD menyampaikan teknis FGD adalah membagi meja diskusi dengan komposisi masing masing meja adalah 2 atau 3 perwakilan OPD, 1 perwakilan perusahaan dan 3 personil IDP atau difabel. Dalam diskusi setiap meja, personil IDP menyampaikan aspirasi dan OPD menyampaikan fasilittasi yang telah dan dapat dilakukan. Setelah sesi diskusi, masing masing perwakilan kelompok meja memaparkan hasil diskusi dengan media flip chart. Dari paparan, terungkap banyak aspirasi dari disabilitas yang dapat difasilitasi oleh OPD.