- Dinkominfostasandi Ikuti Bimtek Program Pengendalian Gratifikasi
- [HOAKS] Presiden Prabowo Sahkan Hukuman Mati untuk Kepala Daerah Koruptor
- [HOAKS] Tutup Segel Aqua Rusak karena Disuntik Formalin
- [HOAKS] Kemensos Kerja Sama dengan Telegram untuk Salurkan Bansos
- [HOAKS] Tautan Undian Berhadiah Mengatasnamakan BCA
- [HOAKS] Sertifikat Elektronik Merupakan Rencana Mafia Tanah Ambil Tanah Masyarakat
- [HOAKS] Akun WhatsApp Mengatasnamakan Anggota Dewan Komisioner OJK Hasan Fawzi
- [HOAKS] Memutihkan Wajah Menggunakan Pasta Gigi
- Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030
- Dinkominfostasandi Kabupaten Purworejo Gelar Bimtek Penyusunan DIP dan DIK
Satpol PP Purworejo Tertibkan Reklame dan Alat Peraga Sosialisasi Tak Berizin
Satpol PP Purworejo Tertibkan Reklame dan Alat Peraga Sosialisasi Tak Berizin

Keterangan Gambar : Satpol PP Purworejo Tertibkan Reklame dan Alat Peraga Sosialisasi Tak Berizin
Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo melakukan
penertiban reklame dan alat
peraga sosialisasi pada Senin (9/10/2023). Bersama dengan tim yang terdiri dari
Satpol PP & Damkar, DPUPR, DLHP, BPKPAD, dan BAWASLU, penertiban dilakukan
dalam rangka upaya untuk
menegakkan peraturan daerah Purworejo Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Reklame.
Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Purworejo, Budi Wibowo
menjelaskan, kegiatan ini
rencananya akan dilaksanakan selama tiga hari di seluruh wilayah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini tidak hanya
penertiban alat peraga sosialisasi, tetapi juga reklame lain yang tidak
berizin, tidak membayar pajak, telah habis masa berlakunya atau reklame yang
salah dalam penempatannya.
"Kami merencanakan penertiban reklame secara gabungan
dari Satpol PP, Damkar, perijinan, LH, Kominfo, dan Bawaslu, terkait dengan
maraknya alat peraga sosialisasi calon legislatif dan presiden yang mana belum
masuk masa kampanye dan tidak melaksanakan perijinan maupun proses bayar pajak.” jelasnya.
Sementara, Siti Dangiatus Solikhah, Anggota Bawaslu
Purworejo mengungkapkan bahwa setidaknya terdapat 700 alat peraga sosialisasi
di Kabupaten Purworejo yang melanggar perda. Data tersebut sudah diserahkan ke
Satpol PP untuk ditindaklanjuti.
Penertiban alat sosialisasi ini menjadi salah satu langkah
kongkrit dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap peraturan di Kabupaten
Purworejo serta diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pentingnya izin dalam
pemasangan alat peraga sosialisasi.
“Harapannya bakal calon legislatif yang akan
melaksanakan kegiatan kampanye itu tertib dalam berizin dan tertib dalam
memasang alat peraga kampanye.” pungkasnya.