Tantangan dan Solusi PTPS dalam Mengawasi Pemilu 2024

Dinkominfostasandi, Purworejo - Menjelang Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari 2024, Bawaslu kembali menggelar sosialisasi terkait PTPS dengan nama kegiatan “Sosialisasi Keberadaan SDM Pengawas TPS pada Pemilu 2024”. Sosialisasi ini telah berlangsung pada Kamis, 25 Januari 2024 pukul 14.00 s.d. 15.45 WIB dengan tema “Tantangan dan Solusi PTPS dalam Mengawasi Pemilu 2024” yang disiarkan secara langsung pada saluran radio 88.5 Irama FM Purworejo, YouTube Bawaslu Purworejo serta YouTube Pemkab Purworejo. 

Siti Daniyatussholihah, S.Sos. selaku Koordinator SDM dan Diklat Bawaslu Kabupaten Purworejo (2023 - 2028) serta Fici Herawati selaku anggota Bawaslu Kabupaten Sleman menjadi pemateri dalam sosialisasi kali ini. Keduanya turut menjawab pertanyaan dari penanya dengan diawali pertanyaan pemantik dari moderator Ulik Sri Widiatmi, S.Sos, MAP. 

Pengawas Tempat Pemungutan Suara atau dengan akronim PTPS merupakan organisasi yang dibentuk untuk memberikan pengawasan pra hingga pasca pemilu berlangsung. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tantangan maupun hambatan bisa saja terjadi secara mendadak. Siti mengungkapkan bahwa pihak internal PTPS sendiri memiliki tantangan yang banyak. Kendala utama yang biasa terjadi ialah pengunduran diri anggota PTPS secara mendadak. 

“Tantangannya banyak sekali. Secara internal, pengawas TPS terdapat beberapa yang mengundurkan diri seperti di tingkat kecamatan yang mana mengundurkan diri karena diterima kerja, ada pula yang sedang hamil muda. Hal ini banyak didiskusikan dengan teman teman Panwaslu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa”, ujarnya. 

Hal yang sering dipertanyakan oleh masyarakat ialah pekerjaan PTPS pasca dilantik menjadi anggota tetap. Dapat diketahui bahwa PTPS dibentuk sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang salah satu didalamnya menyebutkan bahwa PTPS dibentuk 23 hari sebelum masa pencoblosan dilakukan dan dibubarkan 7 hari pasca pencoblosan. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, PTPS melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk menyampaikan izin ataupun memeriksa hal-hal yang menunjang hari pencoblosan dengan disesuaikan berdasarkan SOP yang berlaku. 

Dalam menunjang kelancaran pengawasan, PTPS juga menyelenggarakan Bimtek untuk anggota PTPS agar mereka dapat mengetahui secara pasti apa saja tugas, wewenang, dan kewajiban yang seharusnya dilakukan layaknya pengawas TPS. Agenda menjelang pencoblosan ini, anggota PTPS akan melakukan bimtek pada tanggal 7 Februari 2024. Penyelenggaraan bimtek dilakukan secara serentak oleh Panwaslu tingkat kecamatan dengan diikuti oleh seluruh PTPS di Kabupaten Purworejo. Rencananya, bimtek ini akan diisi oleh rkan Panwaslu kecamatan, yaitu dari ketua, kordiv, rekan sesama penyelenggara dari PPK di kecamatan masing-masing, dan stakeholder dari kecamatan. 

Fici mengungkapkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, PTPS memiliki wewenang untuk menyampaikan keberatan atas pelanggaran yang terjadi di TPS dan meneruskan informasinya ke Panwaslu tingkat kecamatan serta berhak mendapatkan salinan berita acara. 

“2 poin utama, yaitu berhak menyampaikan keberatan atas pelanggaran yang terjadi di TPS dan jika terjadi pelanggaran pidana. Mereka dapat meneruskan ke rekan Panwaslu kecamatan. Mereka juga berhak untuk mendapatkan salinan berita acara.” ungkapnya.  

Terdapat berbagai pertanyaan dari penanya dengan kualitas pertanyaan yang sangat berbobot. Salah satu diantaranya ialah tentang politik uang. Siti mengajak masyarakat supaya kita harus benar-benar melawan tindak kecurangan dalam pemilu. Kita harus berani melaporkan hal-hal yang terbukti melanggar aturan pemilu. 

“Terkait dengan politik uang, laporkan! Harus berani lapor dan berani menjadi saksi! Masyarakat harus berani lapor dan berani menolak. Amplop itu menentukan  5 tahun ke depan”, ujarnya.

#pemilu2024 #PTPS #bawaslu #dinkominfostasandi #kabupatenpurworejo